Image
January 09, 2018 10 pts 42

TNI Berpolitik, Ancaman Demokrasi

Pilkada 2018 akan diramaikan oleh kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail dan Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw. 

Dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa, anggota aktif kedua lembaga tersebut tidak boleh berpolitik. Dengan demikian kelima orang tersebut dianggap telah melanggar aturan. Meski harus mengundurkan diri dari instansinya, mereka tetap dinilai telah berpartisipasi dalam politik praktis. 

Pada pasal 39 ayat 2 UU TNI sudah ditegaskan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sedangkan UU Polri pasal 28 ayat 1 menyebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. 

Menurut Yati Andriyani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), aparat aktif yang maju dalam Pilkada merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.  "Pembiaran anggota TNI dan Polri aktif berpolitik akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi," ujar Yati saat konferensi pers bertajuk "TNI-Polri dalam Kontestasi Pilkada 2018" di kantor Kontras, Jakarta, hari ini. 

Menurut dia, hal itu juga melambangkan kemunduran reformasi di sektor keamanan. Padahal upaya untuk tidak melibatkan militer dan kepolisian dalam berpolitik merupakan pencapaian esensial dari reformasi. 

Yati menyatakan diperlukan netralitas dan profesionalisme menjelang pelaksanaan Pilkada mendatang. "Pemihakan pada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik merupakan bentuk penyimpangan profesionalisme," ujar Yati. 

Dalam konteks ini, lanjut dia, profesionalisme anggota TNI dan Polri dibutuhkan untuk menjamin proses Pilkada berjalan demokratis, aman dan damai.  Independensi, tambah Yati, harus dijamin keberlangsungannya dan jangan ada keberpihakan terhadap salah satu kandidat. 

"Keberpihakan akan mengancam keamanan dan demokrasi pada pelaksanaan Pilkada," ujarnya (law-justice)


Penulis : Staff Trendezia

Dimensi Sosial dalam Ibadah Zakat

January 09, 2018

Islam adalah agama yang mempunyai dua dasar yang harus di yakini dan di jalan [..]

Peredaran Vaksin Palsu, Kemana Peran Pemerintah?

January 09, 2018

Hari ini orang tua akan lebih waspada terhadap obat yang akan diberikan kepad [..]

UU Pilkada Terbaru Syarat dengan Kepentingan Elit Politik

January 09, 2018

Undang-undang Pilkada terbaru yakni Nomor 10 tahun 2016 telah resmi menjadi a [..]


Product Corner

Product CornerGalaxy Note 5 dan Galaxy Note 7, Cepat Mana?

Belakangan ini samsung telah merilis produk terbarunya galaxy note 7, kabarnya generasi samsung t [..]

August 31, 2016

Product CornerDaihatsu Sigra vs Toyota Calya, Pilih Mana?

Baru baru ini , mobil multi purpose vehicle  (MPV) LCGC, Toyota Calya dan Daihatsu [..]

August 03, 2016

Product CornerToyota Sienta Versus Honda Freed: Spesifikasi dan Fitur

Baru-baru ini,  Toyota meluncurkan produk terbarunya dengan nama Toyota Sienta. Meski secara [..]

July 27, 2016

Product CornerSama Sama Murah, Xiaomi Redmi 2 atau Smartfren Andromax R2 Canggih Mana?

Ketatnya persaingan dunia bisnis smarphone dan lesunya ekonomi dunia, banyak produsen teknologi i [..]

July 09, 2016

Product CornerLenovo Rilis Smartphone 8 Inch

Tahun ini bisnis tablet di Indonesia menurun ketimbang tahun kemaren. Namun bukan berarti menyuru [..]

June 29, 2016